JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (5/12/2023). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan terhadap revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebanyak 4 tuntutan utama disuarakan oleh para demonstran, yakni terkait masa jabatan Kepala Desa, kenaikan anggaran Dana Desa menjadi Rp 5 miliar, status Perangkat Desa dan memberikan otoritas lebih kepada Desa.

Salah satu alasan di balik tuntutan kenaikan anggaran Dana Desa adalah karena banyaknya potongan yang telah mempengaruhi pengembangan dan kemajuan desa. APDESI berharap agar anggaran desa bisa meningkat dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar untuk mendukung program-program yang lebih luas.

Selain itu, APDESI juga menuntut agar Kepala Desa memiliki otoritas penuh dalam mengelola Dana Desa yang saat ini masih diurus oleh Pemerintah Pusat. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat proses pembangunan di tingkat Desa.

Aksi demonstrasi ini tidak berjalan tanpa insiden, karena ribuan Perangkat Desa melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes terhadap situasi yang dianggap tidak adil. Spanduk dan ban bekas yang dibawa massa turut dibakar sebagai simbol perlawanan.

Meskipun demikian, ketegangan mereda setelah perwakilan anggota dewan bertemu dengan perwakilan massa yang berasal dari para Kepala Desa. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka dialog konstruktif untuk mencari solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa di seluruh Indonesia.